Pemprov Jambi Berkomitmen Bangun Kesejahteraan Sosial

JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus berupaya membangun kesejahteraan sosial masyarakat. Demikian Gubernur Jambi H Al Haris menegaskan pada pembukaan Rapat Koordinasi Sosial di sebuah hotel di Kota Jambi, Kamis (17/2).

“Rakor ini merupakan upaya memperkuat komitmen dan sinergi dalam membangun kesejahteraan sosial di Jambi, ” kata Haris.

Baca juga: Tiga Orang Pengamen Manusia Silver Diamankan Satpol PP Kota Sungai Penuh

Dia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, angka kemiskinan di mengalami penurunan dari 8, 07% (293, 86 ribu orang) pada Maret 2021, menjadi 7, 67% (279, 86 ribu orang) pada September 2021, atau berkurang 14 ribu orang. Angka kemiskinan tersebut 7, 67% berada di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 9, 71 %.

Al Haris menuturkan, mengingat kasus Covid-19 saat ini masih dinamis, Pemerintah Provinsi Jambi tetap melakukan antisipasi, termasuk dampaknya terhadap permasalahan sosial, khususnya kemiskinan. Satu hal mendasar agar penanganan masalah sosial tepat sasaran, adalah update (pembaharuan) dan validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: Kementerian Sosial Kirimkan Tim LDP Dampingi Keluarga Korban Nanggala 402 di Sidoarjo

Dibeberkannya, berdasarkan evaluasi sejak 2019 hingga 2021, seluruh kabupaten kota telah melaksanakan verval data. Namun pelaksanaan verval akan efektif jika didukung dengan anggaran.

Pada tahun 2020, ada tujuh kabupaten kota yang menganggarkan dan melaksanakan verval DTKS. Sedangkan empat kabupaten belum. Untuk 2021, sebanyak delapan kabupaten kota telah menganggarkan sedangkan tiga kabupaten lainnya belum.

Baca juga: Berbagi Rezeki di Bulan Ramadan, Gubernur Kalteng Sambangi Warga Pinggiran Sungai Kahayan

Al Haris menekankan penganggaran verval DTKS sifatnya wajib karena merupakan prioritas utama dan sangat mendasar dalam penanggulangan kemiskinan, dimana penerima manfaat dari berbagai program dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota wajib masuk dalam DTKS. 

Melalui DTKS yang valid dan update, program penanggulangan kemiskinan akan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien. Salah satu hal penting yang menjadi perhatian bersama adalah perbaikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) DTKS dan penerima bantuan seperti PKH, Program Sembako, Program Bansos Tunai (BST), dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Baca juga: Wabup Deli Serdang Resmikan Masjid An-Nur Desa Tanjung Sari

Al Haris mengharapkan dapat melakukan sinergi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kerja sama antara kabupaten kota, provinsi dan pusat, serta peningkatan partisipasi semua pihak, termasuk potensi dan dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Pendamping PKH, Tagana (Taruna Siaga Bencana), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan lain-lain, kontribusi swasta (CSR), tokoh masyarakat dan adat, dalam upaya pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Jambi.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Arief Munandar, mengatakan tujuan dari rakor ini adalah untuk sinkronisasi perencanaan bidang sosial antara pemerintah pusat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah melalui penyelarasan program kegiatan, lokasi dan anggaran masing-masing dinas sosial tahun 2023. (IS/mar)

Baca juga: Percepat Layanan Korban Bencana, Kemensos Sederhanakan Aturan