Wagub Sani: Pemerintah Sangat Menghargai Keberadaan Komunitas Adat

JAMBI - Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Jambi Tahun 2022-2023, di Aston Hotel Jambi, Kamis (11/5).

FGD ini merupakan kerjasama Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN dengan Pusat Penelitian Agraria Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin.

Baca juga: Ombudsman RI Terima 375 Aduan Masyarakat Terkait Seleksi CASN 2021

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Abdullah Sani memberikan apresiasi kepada Universitas Hasanuddin dan Kementerian ATR/BPN.

"Survei ini patut kita apresiasi, tentunya ini menjadi masukan berharga bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan juga kelompok masyarakat adat, " ujar Wagub.

Baca juga: Peserta JPT Pratama Batang Hari Laksanakan Uji Kompetensi

Wagub menegaskan, pemerintah sangat menghargai keberadaan komunitas adat. Keberadaan komunitas adat beserta haknya sangat dihargai oleh pemerintah. Komunitas adat memiliki peran penting dalam pembangunan, baik dari sisi perekonomian maupun kebudayaan.

Dalam kesempatan tersebut Wagub mengharapkan, survei yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin dan Kementerian ATR/BPN dapat memperkuat data serta dokumen.

Baca juga: Sani: Pemprov Fokus Dorong Kreativitas Kerohanian

"Hasil survei ini tentunya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi, tentunya ini menjadi kerja kita bersama dalam melakukan inventarisir dan identifikasi tanah ulayat di Provinsi Jambi, " harap Wagub.

Sementara itu, Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan, tanah ulayat menjadi subjek pendaftaran hak.

Baca juga: Gubernur Jambi Ajak Mashuri Persiapkan Penilaian Geopark Merangin oleh UNESCO

"Tanah ulayat ini menjadi subjek utama, nantinya akan kita lakukan pengukuran secara yuridis dan fisik tanah milik masyarakat hukum adat, " ungkap Suyus.

Suyus menuturkan, proses inventarisasi merupakan salah satu upaya Pemerintah. Mneurutnya, nantinya akan dilakukan pendataan secara faktual.

Baca juga: Abdul Fikri Faqih Kritisi Rencana Kenaikan Harga Tiket Candi Borobudur

“Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga tanah hukum adat masyarakat, " jelasnya.(IS/adv)