Wagub Sani: Pemerintah Sangat Menghargai Keberadaan Komunitas Adat

JAMBI - Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Jambi Tahun 2022-2023, di Aston Hotel Jambi, Kamis (11/5).

FGD ini merupakan kerjasama Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN dengan Pusat Penelitian Agraria Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin.

Baca juga: Ananta Wahana Ingatkan Komitmen Negara Penuhi Kebutuhan Rumah Rakyat

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Abdullah Sani memberikan apresiasi kepada Universitas Hasanuddin dan Kementerian ATR/BPN.

"Survei ini patut kita apresiasi, tentunya ini menjadi masukan berharga bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan juga kelompok masyarakat adat, " ujar Wagub.

Baca juga: Amir Uskara: Data BPS Bisa Jadi Landasan Untuk Kebijakan Publik

Wagub menegaskan, pemerintah sangat menghargai keberadaan komunitas adat. Keberadaan komunitas adat beserta haknya sangat dihargai oleh pemerintah. Komunitas adat memiliki peran penting dalam pembangunan, baik dari sisi perekonomian maupun kebudayaan.

Dalam kesempatan tersebut Wagub mengharapkan, survei yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin dan Kementerian ATR/BPN dapat memperkuat data serta dokumen.

Baca juga: PPUU DPD RI Kembali Perdalam RUU Pemerintahan Digital

"Hasil survei ini tentunya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi, tentunya ini menjadi kerja kita bersama dalam melakukan inventarisir dan identifikasi tanah ulayat di Provinsi Jambi, " harap Wagub.

Sementara itu, Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan, tanah ulayat menjadi subjek pendaftaran hak.

Baca juga: Perjuangkan Nasib Honorer Menjadi PPPK, Saan Mustopa Soroti Ketidakjelasan Data

"Tanah ulayat ini menjadi subjek utama, nantinya akan kita lakukan pengukuran secara yuridis dan fisik tanah milik masyarakat hukum adat, " ungkap Suyus.

Suyus menuturkan, proses inventarisasi merupakan salah satu upaya Pemerintah. Mneurutnya, nantinya akan dilakukan pendataan secara faktual.

Baca juga: Mardani Ali Sera Temukan Faktor Penyebab RTRW di Kalteng Belum Berjalan Baik

“Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga tanah hukum adat masyarakat, " jelasnya.(IS/adv)